MANGASI HASINGGAN SIMANJORANG: Hukum

     1

SE DIRJEN MANDIKDASMEN NO. 609/C/KU/2010
LAMPIRAN 1b : CONTOH FORMAT PERJANJIAN
PEMBERIAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010
SD/SDLB PAKET 2
_________________________________________________

PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ........
DENGAN
KEPALA SEKOLAH SD/SDLB ------------------------------

Nomor : (nomor pemda kab/kota)

Pada hari ini ………….. tanggal ……….. bulan ..... tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama   : ..................................................
Jabatan   : ...............................................................................
Alamat Kantor : ...............................................................................
      ...............................................................................
      ...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ........................................ ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Nama   : ............................................
Jabatan   : Kepala Sekolah ...............................
Alamat   : ...............................................................................
      ...............................................................................
      ...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah SD/SDLB
………............. berdasarkan Surat Keputusan ................ Nomor ........ tertanggal ..............,
dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili SD/SDLB ............. ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai
berikut :
      2

1. Bahwa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :
a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi (pasal 11 ayat 1);
b. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1);
c. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 46 ayat 2).

2. Bahwa, peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah
Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi
masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
3. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi
prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan
pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

4. Bahwa, sebagai perwujudan kepedulian terhadap pendidikan dasar, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota telah mengalokasikan Dana Pendamping sebesar 10% dari alokasi DAK
Bidang Pendidikan yang diterimanya.

5. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk menunjang
pelaksanaan program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.

6. Bahwa, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh
sekolah dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian integral manajemen berbasis
sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan
sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN   2010 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Landasan Hukum

Landasan hukum pemberian DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.      3

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4965);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;      4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.07/2009 tentang
Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;
23. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21
November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 689/C/KU/2010 tanggal 5 Februari 2010
tentang Tata Cara Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010
26. Surat Edaran Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (TK dan SD),
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian
Pendidikan Nasional Nomor ........ perihal: Contoh Standar/Spesifikasi Teknis
Pembangunan Ruang/ Gedung Perpustakaan beserta Perabot Meubelair Perpustakaan,
Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik, Buku Muatan Lokal, Alat
Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran, Sarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi Penunjang Perpustakaan, dan Multimedia Interaktif Pembelajaran,
serta Format-Format Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010,
27. Surat Keputusan Bupati/Walikota .................... tentang Penetapan SD/SDLB/SMP Penerima
DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
28. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor .............................

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari
pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk
membiayai kebutuhan prasarana dan/atau sarana satuan pendidikan dasar (SD/SDLB) yang
belum mencapai standar minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar, sehingga secara fisik
layak untuk melaksanakan proses belajar mengajar guna mendukung peningkatan kompetensi
siswa dan guru SD/SDLB.

Pasal 3
Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
yang digunakan untuk pengembangan satuan pendidikan yang meliputi:
a. pengadaan buku perpustakaan, yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi, dan buku
panduan pendidik;
b. pengadaan alat peraga pendidikan;
c. pengadaan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan;
d. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
e. pengadaan sarana multi media interaktif.      5

Pasal 4
Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah ...... (...................)
hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
di rekening PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung mulai saat diterimanya DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di rekening PIHAK KEDUA.
(3) Penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 paling lambat tanggal ...
Desember 2010 dan sudah dapat digunakan pada akhir Desember 2010.

Pasal 5
Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 meliputi:
a. pelaksanaan secara swakelola oleh panitia pelaksana sekolah/satuan pendidikan;
b. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/
rehabilitasi; dan
d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 6
Tugas dan Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA :
a. menyalurkan dana dengan segera ke sekolah penerima DAK melalui PPKD dengan
mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
b. memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA melalui Dinas Pendidikan selama
pelaksanaan perjanjian berlangsung;
c. melakukan pengawasan kepada PIHAK KEDUA sehingga penggunaan DAK bidang
pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan.

(2) PIHAK KEDUA :

a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;
b. Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur
sekolah, komite sekolah dan masyarakat;
c. Bersama Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK di tingkat
sekolah agar penggunaan DAK bidang pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan;
d. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik berupa laporan
bulanan dan laporan akhir kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan; dan
e. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK bidang pendidikan kepada
Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

      6

Pasal 7
Pelaksanaan Pekerjaan

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan harus melibatkan Unsur Sekolah
(pimpinan sekolah, guru dan karyawan) dan Komite Sekolah mulai perencanaan hingga
penyelesaian pekerjaan serta melibatkan masyarakat sebagai bagian integral Manajemen
Berbasis Sekolah.
(2) PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ini harus
sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
dan Peraturan Pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 di atas, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar
kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasi peralatannya, jumlah dan perkiraan harga
masing-masing peralatan yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari
perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai acuan minimal.
(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas
serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan, baik
kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusannya disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
(5) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan penggunaan
DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
(6) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait
serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(7) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan
prasarana dan sarana perpustakaan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang dilampiri dengan
Daftar Hasil Pekerjaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
(8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
(9) PIHAK KEDUA setelah melakukan proses pengadaan ternyata masih terdapat sisa dana,
maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk menambah volume sarana yang
diadakan atau dikembalikan ke negara melalui Bank Pemerintah.

Pasal 8
Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA atau Tim yang ditunjuknya dan aparat yang terkait dengan program DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berhak melakukan pemeriksaan dan menolak setiap
hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan petunjuk teknis
penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, baik mengenai ketentuan
administrasi/keuangan maupun ketentuan teknis.

Pasal 9
Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA sebesar Rp ............... (........................ rupiah) yang bersumber dari DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (APBN) dan Dana Pendamping (APBD).      7

(2) Jumlah dana bantuan pada butir (1) di atas, sudah termasuk biaya pajak-pajak yang
berlaku.
(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan digunakan untuk :
a. administrasi kegiatan;
b. penyiapan kegiatan fisik;
c. penelitian;
d. pelatihan;
e. perjalanan dinas; dan/atau
f. kegiatan-kegiatan yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan
penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, seperti izin mendirikan
bangunan, konsultan dan sebagainya.
(4) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya
umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana
pendamping.

Pasal 10
Penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan

Pengaturan penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 disalurkan secara penuh/utuh tanpa
potongan apapun sebesar Rp ......... (..........................) yang dilakukan beberapa tahap
(termin) dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan .....
ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA di :

Nama Bank : ..........................
Cabang/Unit : ..........................
No. Rekening : ..........................
Atas Nama : SD/SDLB ................................................

(2) Pelaksanaan penyaluran Dana sebesar ayat (1) di atas dilakukan sesuai ketentuan Pasal 83
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 setelah Perjanjian ini ditandatangani
kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK
PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4.
(3) Kewajiban pajak atas penggunaan dana imbal diselesaikan oleh sekolah penerima dana
Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (Force Majeure) yang secara langsung
mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK
PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung mulai terjadinya
keadaan memaksa/kahar (force majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang
dikeluarkan dari pihak berwenang.
(2) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa/kahar (force majeure) adalah:
a. perang;
b. blokade ekonomi;
c. revolusi;      8

d. huru-hara;
e. kekacauan;
f. mobilisasi umum;
g. pemogokan;
h. gempa bumi;
i. epidemi;
j. banjir;
k. ancaman terorisme; atau
l. tindakan pemerintah di bidang moneter;
yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
(3) Hal-hal yang termasuk kahar/keadaan memaksa (force majeure) di atas harus disahkan
kebenarannya oleh pihak yang berwenang.
(4) Apabila terjadi gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya bangunan/gedung sekolah, maka
dana DAK Bidang Pendidikan yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA dapat digunakan secara
keseluruhan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya mengajukan
usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.
(5) Kahar/keadaan memaksa (force majeure) selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12
Sisa Dana

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk
menambah volume atau sasaran sarana yang diadakan.
(2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan
volume atau sasaran sarana yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke
kas negara melalui Bank pemerintah.

Pasal 13
Pertanggung Jawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010 yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA yang diketahui Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota ...... selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai
terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :
1. Berita Acara Serah Terima;
2. Bukti pengeluaran (kwitansi) setiap pembelian barang;
3. Bukti setoran pajak;
4. Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 14
Panduan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berikut Peraturan Pelaksanaannya yang merupakan dokumen
yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

      9

Pasal 15
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen
serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK
yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA
PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 16
S a n k s i

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan yang
mengarahkan pengelola DAK bidang pendidikan ke suatu produk, produsen, agen, pemasok
barang tertentu dalam proses pengadaan barang dan/atau melakukan penyalahgunaan,
penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana ketentuan yang
tertuang dalam perjanjian ini, Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010, dan/atau peraturan perundang-undanganan yang terkait, ditindak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
P e n u t u p

(1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,      PIHAK KEDUA,

..................................     .....................................

SAKSI-SAKSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN     KOMITE SEKOLAH,
KABUPATEN/KOTA ............

.........................................     ...............................................
    1

SE DIRJEN MANDIKDASMEN NO. 609/C/KU/2010
LAMPIRAN 1b : CONTOH FORMAT PERJANJIAN
PEMBERIAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010
SD/SDLB PAKET 2
_________________________________________________

PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ........
DENGAN
KEPALA SEKOLAH SD/SDLB ------------------------------

Nomor : (nomor pemda kab/kota)

Pada hari ini ………….. tanggal ……….. bulan ..... tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama   : ..................................................
Jabatan   : ...............................................................................
Alamat Kantor : ...............................................................................
      ...............................................................................
      ...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ........................................ ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Nama   : ............................................
Jabatan   : Kepala Sekolah ...............................
Alamat   : ...............................................................................
      ...............................................................................
      ...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah SD/SDLB
………............. berdasarkan Surat Keputusan ................ Nomor ........ tertanggal ..............,
dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili SD/SDLB ............. ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai
berikut :
      2

1. Bahwa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :
a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi (pasal 11 ayat 1);
b. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1);
c. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 46 ayat 2).

2. Bahwa, peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah
Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi
masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
3. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi
prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan
pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

4. Bahwa, sebagai perwujudan kepedulian terhadap pendidikan dasar, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota telah mengalokasikan Dana Pendamping sebesar 10% dari alokasi DAK
Bidang Pendidikan yang diterimanya.

5. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk menunjang
pelaksanaan program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.

6. Bahwa, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh
sekolah dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian integral manajemen berbasis
sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan
sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN   2010 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Landasan Hukum

Landasan hukum pemberian DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.      3

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4965);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;      4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.07/2009 tentang
Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;
23. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21
November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 689/C/KU/2010 tanggal 5 Februari 2010
tentang Tata Cara Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010
26. Surat Edaran Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (TK dan SD),
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian
Pendidikan Nasional Nomor ........ perihal: Contoh Standar/Spesifikasi Teknis
Pembangunan Ruang/ Gedung Perpustakaan beserta Perabot Meubelair Perpustakaan,
Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik, Buku Muatan Lokal, Alat
Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran, Sarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi Penunjang Perpustakaan, dan Multimedia Interaktif Pembelajaran,
serta Format-Format Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010,
27. Surat Keputusan Bupati/Walikota .................... tentang Penetapan SD/SDLB/SMP Penerima
DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
28. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor .............................

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari
pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk
membiayai kebutuhan prasarana dan/atau sarana satuan pendidikan dasar (SD/SDLB) yang
belum mencapai standar minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar, sehingga secara fisik
layak untuk melaksanakan proses belajar mengajar guna mendukung peningkatan kompetensi
siswa dan guru SD/SDLB.

Pasal 3
Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
yang digunakan untuk pengembangan satuan pendidikan yang meliputi:
a. pengadaan buku perpustakaan, yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi, dan buku
panduan pendidik;
b. pengadaan alat peraga pendidikan;
c. pengadaan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan;
d. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
e. pengadaan sarana multi media interaktif.      5

Pasal 4
Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah ...... (...................)
hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
di rekening PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung mulai saat diterimanya DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di rekening PIHAK KEDUA.
(3) Penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 paling lambat tanggal ...
Desember 2010 dan sudah dapat digunakan pada akhir Desember 2010.

Pasal 5
Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 meliputi:
a. pelaksanaan secara swakelola oleh panitia pelaksana sekolah/satuan pendidikan;
b. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/
rehabilitasi; dan
d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 6
Tugas dan Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA :
a. menyalurkan dana dengan segera ke sekolah penerima DAK melalui PPKD dengan
mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
b. memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA melalui Dinas Pendidikan selama
pelaksanaan perjanjian berlangsung;
c. melakukan pengawasan kepada PIHAK KEDUA sehingga penggunaan DAK bidang
pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan.

(2) PIHAK KEDUA :

a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;
b. Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur
sekolah, komite sekolah dan masyarakat;
c. Bersama Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK di tingkat
sekolah agar penggunaan DAK bidang pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan;
d. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik berupa laporan
bulanan dan laporan akhir kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan; dan
e. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK bidang pendidikan kepada
Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

      6

Pasal 7
Pelaksanaan Pekerjaan

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan harus melibatkan Unsur Sekolah
(pimpinan sekolah, guru dan karyawan) dan Komite Sekolah mulai perencanaan hingga
penyelesaian pekerjaan serta melibatkan masyarakat sebagai bagian integral Manajemen
Berbasis Sekolah.
(2) PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ini harus
sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
dan Peraturan Pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 di atas, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar
kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasi peralatannya, jumlah dan perkiraan harga
masing-masing peralatan yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari
perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai acuan minimal.
(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas
serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan, baik
kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusannya disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
(5) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan penggunaan
DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
(6) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait
serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(7) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan
prasarana dan sarana perpustakaan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang dilampiri dengan
Daftar Hasil Pekerjaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
(8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
(9) PIHAK KEDUA setelah melakukan proses pengadaan ternyata masih terdapat sisa dana,
maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk menambah volume sarana yang
diadakan atau dikembalikan ke negara melalui Bank Pemerintah.

Pasal 8
Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA atau Tim yang ditunjuknya dan aparat yang terkait dengan program DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berhak melakukan pemeriksaan dan menolak setiap
hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan petunjuk teknis
penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, baik mengenai ketentuan
administrasi/keuangan maupun ketentuan teknis.

Pasal 9
Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA sebesar Rp ............... (........................ rupiah) yang bersumber dari DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (APBN) dan Dana Pendamping (APBD).      7

(2) Jumlah dana bantuan pada butir (1) di atas, sudah termasuk biaya pajak-pajak yang
berlaku.
(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan digunakan untuk :
a. administrasi kegiatan;
b. penyiapan kegiatan fisik;
c. penelitian;
d. pelatihan;
e. perjalanan dinas; dan/atau
f. kegiatan-kegiatan yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan
penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, seperti izin mendirikan
bangunan, konsultan dan sebagainya.
(4) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya
umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana
pendamping.

Pasal 10
Penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan

Pengaturan penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 disalurkan secara penuh/utuh tanpa
potongan apapun sebesar Rp ......... (..........................) yang dilakukan beberapa tahap
(termin) dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan .....
ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA di :

Nama Bank : ..........................
Cabang/Unit : ..........................
No. Rekening : ..........................
Atas Nama : SD/SDLB ................................................

(2) Pelaksanaan penyaluran Dana sebesar ayat (1) di atas dilakukan sesuai ketentuan Pasal 83
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 setelah Perjanjian ini ditandatangani
kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK
PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4.
(3) Kewajiban pajak atas penggunaan dana imbal diselesaikan oleh sekolah penerima dana
Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (Force Majeure) yang secara langsung
mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK
PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung mulai terjadinya
keadaan memaksa/kahar (force majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang
dikeluarkan dari pihak berwenang.
(2) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa/kahar (force majeure) adalah:
a. perang;
b. blokade ekonomi;
c. revolusi;      8

d. huru-hara;
e. kekacauan;
f. mobilisasi umum;
g. pemogokan;
h. gempa bumi;
i. epidemi;
j. banjir;
k. ancaman terorisme; atau
l. tindakan pemerintah di bidang moneter;
yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
(3) Hal-hal yang termasuk kahar/keadaan memaksa (force majeure) di atas harus disahkan
kebenarannya oleh pihak yang berwenang.
(4) Apabila terjadi gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya bangunan/gedung sekolah, maka
dana DAK Bidang Pendidikan yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA dapat digunakan secara
keseluruhan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya mengajukan
usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.
(5) Kahar/keadaan memaksa (force majeure) selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12
Sisa Dana

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk
menambah volume atau sasaran sarana yang diadakan.
(2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan
volume atau sasaran sarana yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke
kas negara melalui Bank pemerintah.

Pasal 13
Pertanggung Jawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010 yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA yang diketahui Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota ...... selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai
terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :
1. Berita Acara Serah Terima;
2. Bukti pengeluaran (kwitansi) setiap pembelian barang;
3. Bukti setoran pajak;
4. Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 14
Panduan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berikut Peraturan Pelaksanaannya yang merupakan dokumen
yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

      9

Pasal 15
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen
serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK
yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA
PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 16
S a n k s i

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan yang
mengarahkan pengelola DAK bidang pendidikan ke suatu produk, produsen, agen, pemasok
barang tertentu dalam proses pengadaan barang dan/atau melakukan penyalahgunaan,
penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana ketentuan yang
tertuang dalam perjanjian ini, Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010, dan/atau peraturan perundang-undanganan yang terkait, ditindak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
P e n u t u p

(1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,      PIHAK KEDUA,

..................................     .....................................

SAKSI-SAKSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN     KOMITE SEKOLAH,
KABUPATEN/KOTA ............

.........................................     ...............................................

     1

SE DIRJEN MANDIKDASMEN NO. 609/C/KU/2010
LAMPIRAN 1a CONTOH FORMAT PERJANJIAN
PEMBERIAN DAK BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010
SD/SDLB PAKET 1
_________________________________________________

PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN ANGGARAN 2010

ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ........
DENGAN
KEPALA SEKOLAH SD/SDLB ------------------------------

Nomor : (nomor pemda kab/kota)

Pada hari ini ………….. tanggal ……….. bulan ..... tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di
bawah ini :

1. Nama   : ..................................................
Jabatan   : ...............................................................................
Alamat Kantor : ...............................................................................
      ...............................................................................
      ...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota ........................................ ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Nama   : ............................................
Jabatan   : Kepala Sekolah ...............................
Alamat   : ...............................................................................
      ...............................................................................
      ...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah SD/SDLB
………............. berdasarkan Surat Keputusan ................ Nomor ........ tertanggal ..............,
dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili SD/SDLB............. ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama
disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai
berikut :
1. Bahwa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :      2

a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa
diskriminasi (pasal 11 ayat 1);
b. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah,
pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1);
c. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran
pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 46 ayat 2).

2. Bahwa, peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas
pembangunan nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah
Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi
masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana
Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
3. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu
untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi
prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan
pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan
pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

4. Bahwa, sebagai perwujudan kepedulian terhadap pendidikan dasar, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota telah mengalokasikan Dana Pendamping sebesar 10% dari alokasi DAK
Bidang Pendidikan yang diterimanya.

5. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk menunjang
pelaksanaan program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.

6. Bahwa, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh
sekolah dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian integral manajemen berbasis
sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan
sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN
PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN
ANGGARAN   2010 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Landasan Hukum

Landasan hukum pemberian DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara.      3

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 4965);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4863);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4864);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 95 Tahun 2007);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2010;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;      4

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.07/2009 tentang
Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;
23. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam
Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21
November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan
Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 689/C/KU/2010 tanggal 5 Februari 2010
tentang Tata Cara Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010;
26. Surat Edaran Direktur Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar (TK dan SD),
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian
Pendidikan Nasional Nomor ........ perihal: Contoh Standar/Spesifikasi Teknis
Pembangunan Ruang/ Gedung Perpustakaan beserta Perabot Meubelair Perpustakaan,
Buku Pengayaan, Buku Referensi, Buku Panduan Pendidik, Buku Muatan Lokal, Alat
Peraga Pendidikan dan Sarana Penunjang Pembelajaran, Sarana Teknologi Informasi
dan Komunikasi Penunjang Perpustakaan, dan Multimedia Interaktif Pembelajaran,
serta Format-Format Penyusunan Laporan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010;
27. Surat Keputusan Bupati/Walikota .................... tentang Penetapan SD/SDLB/SMP Penerima
DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
28. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor .............................

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari
pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk mendanai kegiatan
khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk
membiayai kebutuhan prasarana dan/atau sarana satuan pendidikan dasar (SD/SDLB) yang
belum mencapai standar minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar, sehingga secara fisik
layak untuk melaksanakan proses belajar mengajar guna mendukung peningkatan kompetensi
siswa dan guru SD/SDLB.

Pasal 3
Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
yang digunakan untuk pengembangan satuan pendidikan yang meliputi:
a. pembangunan/rehabilitasi ruang perpustakaan;
b. pengadaan meubelair untuk menunjang layanan perpustakaan;
c. pengadaan buku perpustakaan, yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi, dan buku
panduan pendidik;
d. pengadaan alat peraga pendidikan;
e. pengadaan sarana penunjang pembelajaran/alat elektronik pendidikan;      5

f. pengadaan sarana teknologi informasi dan komunikasi; dan
g. pengadaan sarana multi media interaktif.

Pasal 4
Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah ...... (...................)
hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
di rekening PIHAK KEDUA.
(2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung mulai saat diterimanya DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di rekening PIHAK KEDUA.
(3) Penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 paling lambat tanggal ...
Desember 2010 dan sudah dapat digunakan pada akhir Desember 2010.

Pasal 5
Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 meliputi:
a. pelaksanaan secara swakelola oleh panitia pelaksana sekolah/satuan pendidikan;
b. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;
c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/
rehabilitasi; dan
d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 6
Tugas dan Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA :
a. menyalurkan dana dengan segera ke sekolah penerima DAK melalui PPKD dengan
mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
b. memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA melalui Dinas Pendidikan selama
pelaksanaan perjanjian berlangsung;
c. melakukan pengawasan kepada PIHAK KEDUA sehingga penggunaan DAK bidang
pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan.

(2) PIHAK KEDUA :
a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;
b. Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur
sekolah, komite sekolah dan masyarakat;
c. Bersama Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK di tingkat
sekolah agar penggunaan DAK bidang pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan;
d. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik berupa laporan
bulanan dan laporan akhir kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan; dan
e. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK bidang pendidikan kepada
Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.      6

Pasal 7
Pelaksanaan Pekerjaan

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan harus melibatkan Unsur Sekolah
(pimpinan sekolah, guru dan karyawan) dan Komite Sekolah mulai perencanaan hingga
penyelesaian pekerjaan serta melibatkan masyarakat sebagai bagian integral Manajemen
Berbasis Sekolah.
(2) PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ini harus
sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010
dan Peraturan Pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 di atas, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar
kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasi peralatannya, jumlah dan perkiraan harga
masing-masing peralatan yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari
perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan
Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai acuan minimal.
(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas
serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan, baik
kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusannya disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.
(5) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan penggunaan
DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
(6) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait
serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(7) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan
prasarana dan sarana perpustakaan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang dilampiri dengan
Daftar Hasil Pekerjaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.
(8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA.
(9) PIHAK KEDUA setelah melakukan proses pengadaan ternyata masih terdapat sisa dana,
maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk menambah volume sarana yang
diadakan atau dikembalikan ke negara melalui Bank Pemerintah.

Pasal 8
Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA atau Tim yang ditunjuknya dan aparat yang terkait dengan program DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berhak melakukan pemeriksaan dan menolak setiap
hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan petunjuk teknis
penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, baik mengenai ketentuan
administrasi/keuangan maupun ketentuan teknis.

Pasal 9
Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA sebesar Rp ............... (........................ rupiah) yang bersumber dari DAK
Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (APBN) dan Dana Pendamping (APBD).      7

(2) Jumlah dana bantuan pada butir (1) di atas, sudah termasuk biaya pajak-pajak yang
berlaku.
(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan digunakan untuk :
a. administrasi kegiatan;
b. penyiapan kegiatan fisik;
c. penelitian;
d. pelatihan;
e. perjalanan dinas; dan/atau
f. kegiatan-kegiatan yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan
penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, seperti izin mendirikan
bangunan, konsultan dan sebagainya.
(4) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran
2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya
umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana
pendamping.

Pasal 10
Penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan

Pengaturan penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 disalurkan secara penuh/utuh tanpa
potongan apapun sebesar Rp ......... (..........................) yang dilakukan beberapa tahap
(termin) dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan .....
ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA di :

Nama Bank : ..........................
Cabang/Unit : ..........................
No. Rekening : ..........................
Atas Nama : SD/SDLB ................................................

(2) Pelaksanaan penyaluran Dana sebesar ayat (1) di atas dilakukan sesuai ketentuan Pasal 83
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 setelah Perjanjian ini ditandatangani
kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK
PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4.
(3) Kewajiban pajak atas penggunaan dana imbal diselesaikan oleh sekolah penerima dana
Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (Force Majeure) yang secara langsung
mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK
PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung mulai terjadinya
keadaan memaksa/kahar (force majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang
dikeluarkan dari pihak berwenang.
(2) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa/kahar (force majeure) adalah:
a. perang;
b. blokade ekonomi;
c. revolusi;      8

d. huru-hara;
e. kekacauan;
f. mobilisasi umum;
g. pemogokan;
h. gempa bumi;
i. epidemi;
j. banjir;
k. ancaman terorisme; atau
l. tindakan pemerintah di bidang moneter;
yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.
(3) Hal-hal yang termasuk kahar/keadaan memaksa (force majeure) di atas harus disahkan
kebenarannya oleh pihak yang berwenang.
(4) Apabila terjadi gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya bangunan/gedung sekolah, maka
dana DAK Bidang Pendidikan yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA dapat digunakan secara
keseluruhan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya mengajukan
usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.
(5) Kahar/keadaan memaksa (force majeure) selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4)
hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12
Sisa Dana

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk
menambah volume atau sasaran sarana yang diadakan.
(2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan
volume atau sasaran sarana yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke
kas negara melalui Bank pemerintah.

Pasal 13
Pertanggung Jawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010 yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA yang diketahui Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota ...... selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai
terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :
1. Berita Acara Serah Terima;
2. Bukti pengeluaran (kwitansi) setiap pembelian barang;
3. Bukti setoran pajak;
4. Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 14
Panduan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang
Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berikut Peraturan Pelaksanaannya yang merupakan dokumen
yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

      9

Pasal 15
Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen
serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK
yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA
PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 16
S a n k s i

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan yang
mengarahkan pengelola DAK bidang pendidikan ke suatu produk, produsen, agen, pemasok
barang tertentu dalam proses pengadaan barang dan/atau melakukan penyalahgunaan,
penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana ketentuan yang
tertuang dalam perjanjian ini, Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2010, dan/atau peraturan perundang-undanganan yang terkait, ditindak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17
P e n u t u p

(1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,      PIHAK KEDUA,

..................................     .....................................

SAKSI-SAKSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN     KOMITE SEKOLAH,
KABUPATEN/KOTA ............

.........................................     ...............................................

SE DIRJEN MANDIKDASMEN NO. 609/C/KU/2010

LAMPIRAN 2c : CONTOH FORMAT PERJANJIAN

PEMBERIAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SMP PRASARANA + PAKET 3

_________________________________________________

PERJANJIAN

PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2010

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ........

DENGAN

KEPALA SEKOLAH SMP ------------------------------

Nomor : (nomor pemda kab/kota)

Pada hari ini ………….. tanggal ……….. bulan ..... tahun dua ribu sepuluh, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ..................................................

Jabatan : ...............................................................................

Alamat Kantor : ...............................................................................

...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ........................................ ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

2. Nama : ............................................

Jabatan : Kepala Sekolah ...............................

Alamat : ...............................................................................

...............................................................................

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah SMP………............. berdasarkan Surat Keputusan ................ Nomor ........ tertanggal .............., dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili SMP............. ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

a. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (pasal 11 ayat 1);

b. Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (pasal 46 ayat 1);

c. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pasal 46 ayat 2).

2. Bahwa, peningkatan akses dan mutu pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

3. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas Nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang belum mencapai standar tertentu atau percepatan pembangunan daerah di bidang pendidikan dasar.

4. Bahwa, sebagai perwujudan kepedulian terhadap pendidikan dasar, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah mengalokasikan Dana Pendamping sebesar 10% dari alokasi DAK Bidang Pendidikan yang diterimanya.

5. Bahwa, DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 diarahkan untuk menunjang pelaksanaan program pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata.

6. Bahwa, pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dilaksanakan oleh sekolah dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-langkah pelaksanaan dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN PEMBERIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) BIDANG PENDIDIKAN TAHUN ANGGARAN 2010 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Landasan Hukum

Landasan hukum pemberian DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4965);

8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010;

20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2010;

23. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK 07/2008, 900/3556/SJ Tanggal 21 November 2008 perihal Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK);

24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010;

25. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 689/C/KU/2010 tanggal 5 Februari 2010 tentang Tata Cara Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010

26. Surat Edaran Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 0316.1/C3/KU/2010 perihal : Standar/Spesifikasi Teknis Penambahan Ruang Kelas Baru, Pembangunan Ruang Perpustakaan, Rehabilitasi ruang, Buku Perpustakaan, alat Laboratorium IPA, Alat Laboratorium Bahasa, Alat Peraga Matematika, alat Peraga IPS, Alat Olah Raga, dan Alat Kesenian serta Penyusunan Laporan Kegiatan Dana alokasi Khusus Bidang Pendidikan SMP Tahun Anggaran 2010;

27. Surat Keputusan Bupati/Walikota .................... tentang Penetapan SD/SDLB/SMP Penerima DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

28. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor .............................

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA dimaksudkan sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan prasarana dan/atau sarana satuan pendidikan dasar (SMP) yang belum mencapai standar minimal sarana dan prasarana pendidikan dasar sehingga secara fisik layak untuk melaksanakan proses belajar mengajar guna mendukung peningkatan kompetensi siswa dan guru SMP.

Pasal 3

Lingkup Pekerjaan

Perjanjian ini melingkupi pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang digunakan untuk pengembangan satuan pendidikan yang meliputi:

a. pembangunan/rehabilitasi .............................. (diisi dengan salah satu kegiatan peningkatan prasarana pendidikan sesuai dengan Tata Cara Pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 angka V.B.3.a); dan

b. pengadaan buku perpustakaan, yang terdiri dari buku pengayaan, buku referensi, dan buku panduan pendidik.

Pasal 4

Jangka Waktu Pekerjaan

(1) Jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah ...... (...................) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di rekening PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling lambat 12 (dua belas) hari terhitung mulai saat diterimanya DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 di rekening PIHAK KEDUA.

(3) Penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 paling lambat tanggal ... Desember 2010 dan sudah dapat digunakan pada akhir Desember 2010.

Pasal 5

Prinsip-Prinsip Pekerjaan

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 meliputi:

a. pelaksanaan secara swakelola oleh panitia pelaksana sekolah/satuan pendidikan;

b. penerapan asas transparansi dan akuntabilitas;

c. pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/ rehabilitasi; dan

d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan.

Pasal 6

Tugas dan Kewajiban Para Pihak

(1) PIHAK PERTAMA :

a. menyalurkan dana dengan segera ke sekolah penerima DAK melalui PPKD dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;

b. memberikan bimbingan teknis kepada PIHAK KEDUA melalui Dinas Pendidikan selama pelaksanaan perjanjian berlangsung;

c. melakukan pengawasan kepada PIHAK KEDUA sehingga penggunaan DAK bidang pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan.

(2) PIHAK KEDUA :

a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK di tingkat sekolah;

b. Membentuk panitia pelaksana program DAK di tingkat sekolah, terdiri dari unsur-unsur sekolah, komite sekolah dan masyarakat;

c. Bersama Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan DAK di tingkat sekolah agar penggunaan DAK bidang pendidikan terlaksana sesuai dengan ketentuan;

d. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodik berupa laporan bulanan dan laporan akhir kepada Bupati/Walikota u.p. Kepala Dinas Pendidikan; dan

e. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK bidang pendidikan kepada Bupati/Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 7

Pelaksanaan Pekerjaan

(1) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan harus melibatkan Unsur Sekolah (pimpinan sekolah, guru dan karyawan) dan Komite Sekolah mulai perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan serta melibatkan masyarakat sebagai bagian integral Manajemen Berbasis Sekolah.

(2) PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 ini harus sesuai dengan Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Pelaksanaannya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

(3) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, diwajibkan menyusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuhan yang diperlukan beserta spesifikasi peralatannya, jumlah dan perkiraan harga masing-masing peralatan yang menjadi bagian/lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dan Peraturan Pelaksanaannya sebagai acuan minimal.

(4) PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam Buku Kas serta pelaporan keuangan dan hasil kerja sesuai dengan pedoman pelaksanaan, baik kemajuan maupun hambatan dalam pelaksanaan tugasnya dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan tembusannya disampaikan kepada PIHAK PERTAMA.

(5) PIHAK KEDUA wajib menyimpan dan memelihara seluruh dokumen pelaksanaan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

(6) PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait serta menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan prasarana dan sarana perpustakaan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang dilampiri dengan Daftar Hasil Pekerjaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010.

(8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA.

(9) PIHAK KEDUA setelah melakukan proses pengadaan ternyata masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk menambah volume sarana yang diadakan atau dikembalikan ke negara melalui Bank Pemerintah.

Pasal 8

Pemeriksaan Pekerjaan

PIHAK PERTAMA atau Tim yang ditunjuknya dan aparat yang terkait dengan program DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berhak melakukan pemeriksaan dan menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan petunjuk teknis penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, baik mengenai ketentuan administrasi/keuangan maupun ketentuan teknis.

Pasal 9

Jumlah Dana Bantuan

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp ............... (........................ rupiah) yang bersumber dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 (APBN) dan Dana Pendamping (APBD).

(2) Jumlah dana bantuan pada butir (1) di atas, sudah termasuk biaya pajak-pajak yang berlaku.

(3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan digunakan untuk :

a. administrasi kegiatan;

b. penyiapan kegiatan fisik;

c. penelitian;

d. pelatihan;

e. perjalanan dinas; dan/atau

f. kegiatan-kegiatan yang berhubungan secara langsung ataupun tidak langsung dengan penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, seperti izin mendirikan bangunan, konsultan dan sebagainya.

(4) Kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pembiayaannya dibebankan dari anggaran/biaya umum yang disediakan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain di luar dana pendamping.

Pasal 10

Penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan

Pengaturan penyaluran Dana DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, sebagai berikut :

(1) DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 disalurkan secara penuh/utuh tanpa potongan apapun sebesar Rp ......... (..........................) yang dilakukan beberapa tahap (termin) dari Rekening Kas Umum Daerah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan ..... ditransfer ke rekening PIHAK KEDUA di :

Nama Bank : ..........................

Cabang/Unit : ..........................

No. Rekening : ..........................

Atas Nama : SMP ................................................

(2) Pelaksanaan penyaluran Dana sebesar ayat (1) di atas dilakukan sesuai ketentuan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 setelah Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

(3) Kewajiban pajak atas penggunaan dana imbal diselesaikan oleh sekolah penerima dana Hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Keadaan Memaksa

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar (Force Majeure) yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender terhitung mulai terjadinya keadaan memaksa/kahar (force majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari pihak berwenang.

(2) Hal-hal yang termasuk dalam keadaan memaksa/kahar (force majeure) adalah:

a. perang;

b. blokade ekonomi;

c. revolusi;

d. huru-hara;

e. kekacauan;

f. mobilisasi umum;

g. pemogokan;

h. gempa bumi;

i. epidemi;

j. banjir;

k. ancaman terorisme; atau

l. tindakan pemerintah di bidang moneter;

yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan pekerjaan.

(3) Hal-hal yang termasuk kahar/keadaan memaksa (force majeure) di atas harus disahkan kebenarannya oleh pihak yang berwenang.

(4) Apabila terjadi gempa bumi yang mengakibatkan rusaknya bangunan/gedung sekolah, maka dana DAK Bidang Pendidikan yang diterimanya dari PIHAK PERTAMA dapat digunakan secara keseluruhan untuk rehabilitasi atau rekonstruksi bangunan, setelah sebelumnya mengajukan usulan perubahan dan mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional.

(5) Kahar/keadaan memaksa (force majeure) selain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) hanya diperhitungkan untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 12

Sisa Dana

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk menambah volume atau sasaran sarana yang diadakan.

(2) Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran sarana yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke kas negara melalui Bank pemerintah.

Pasal 13

Pertanggung Jawaban

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mempertanggungjawabkan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang diterimanya kepada PIHAK PERTAMA yang diketahui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ...... selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender mulai terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain :

1. Berita Acara Serah Terima;

2. Bukti pengeluaran (kwitansi) setiap pembelian barang;

3. Bukti setoran pajak;

4. Bukti teknis pekerjaan.

Pasal 14

Panduan Pelaksanaan

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 berikut Peraturan Pelaksanaannya yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Pasal 15

Pernyataan dan Jaminan Para Pihak

PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK yang menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk melaksanakannya.

Pasal 16

S a n k s i

Setiap orang atau sekelompok orang di setiap tingkat pelaksana yang melakukan tindakan yang mengarahkan pengelola DAK bidang pendidikan ke suatu produk, produsen, agen, pemasok barang tertentu dalam proses pengadaan barang dan/atau melakukan penyalahgunaan, penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam perjanjian ini, Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010, dan/atau peraturan perundang-undanganan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

P e n u t u p

(1) Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 5 (lima) yang ditanda tangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

.................................. .....................................

SAKSI-SAKSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOMITE SEKOLAH,

KABUPATEN/KOTA ............

......................................... ...............................................

SE DIRJEN MANDIKDASMEN NO. 609/C/KU/2010

LAMPIRAN 2b : CONTOH FORMAT PERJANJIAN

PEMBERIAN DAK BIDANG PENDIDIKAN

TAHUN ANGGARAN 2010

SMP PRASARANA + PAKET 2